Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Peraturan Terkait Pencucian Uang

Daftar Isi [Tampil]
Peraturan Terkait Pencucian Uang

Pencucian uang (Money Laundering) merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus di Indonesia, yang bahkan memiliki Undang-Undangnya tersendiri.
Kali ini SatuHukum.com akan mengangkat topik tentang Peraturan Terkait Pencucian Uang di Indonesia.
Selamat membaca.

Peraturan Hukum Tentang Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia

Tindak Pidana Pencucian Uang yang biasa disingkat TPPU diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang saat ini berlaku adalah :

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

sedangkan peraturan sebelumnya :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tidak berlaku lagi)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Tidak berlaku lagi)


Tentang UU No.8 Tahun 2010

UU No.8 Tahun 2010

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.
Memiliki 100 Pasal dan 13 Bab.

Adapun kerangkanya antara lain :
BAB I : Ketentuan Umum
BAB II : Tindak Pidana Pencucian Uang
BAB III : Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
BAB IV : Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
BAB V : Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar daerah Pabeaan Indonesia
BAB VI : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BAB VII : Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi
BAB VIII : Penyidikan, Pentuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
BAB IX : Pelindungan Bagi Pelapor dan Saksi
BAB X : Kerja sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
BAB XI : Ketentuan Lain-lain
BAB XII : Ketentuan Peralihan
BAB XIII : Ketentuan Penutup

Unduh Undang-Undang Pencucian Uang

Untuk melihat dan menyimpan UU ini, silahkan klik tombol download dibawah :

Jenis file : PDF
Jumlah Halaman : 65
Ukuran : 235 KB

Peraturan Pelaksana

Setiap Undang-undang memiliki peraturan pelaksananya sendiri.
Berikut ini Peraturan pelaksana dari UU No.8 Tahun 2010 :

  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/Pmk.01/2017 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan Dan Akuntan Publik
  • Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 06/Per/M.Kukm/V/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.06/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang
  • Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain
  • Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dan/Atau Informasi Dari Masyarakat
  • Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka
  • Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-11/1.02/Ppatk/09/2012 Tahun 2012 Tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan
  • Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-12/1.02/Ppatk/06/13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan
  • Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Per-11/1.02/Ppatk/06/2013 Tahun 2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
  • Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah
  • Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi
  • Surat Edaran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika

Putusan MK Terkait UU No.8 Tahun 2010

Undang-Undang ini sudah berkali-kali diajukan ke Mahkamah Konsitusi untuk diuji.
Berikut adalah hasilnya :

➤Putusan Nomor 35/PUU-XV/2017

Menguji Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69
Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

➤Putusan Nomor 90/PUU-XIII/2015

Menguji Pasal 69
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

➤Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014

Menguji Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 69, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 95.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya


Namun ada hal yang menarik disini, yakni adanya Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, khususnya kalimat terakhir dari putusan tersebut yang berisi

"Dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keharusan adanya putusan tindak pidana asal sebelum melakukan proses terhadap tindk pidana pencucian uang dikabulkan."



Demikianlah pembahasan tentang Peraturan Terkait Pencucian Uang semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama.
Terimakasih.
SatuHukum.com
SatuHukum.com Menyederhanakan dunia hukum agar menjadi pengetahuan bagi setiap orang dari semua kalangan

Posting Komentar untuk "Peraturan Terkait Pencucian Uang"